Perdagangan Kayu

Kebijakan baru yang dikeluarkan Menteri Perdagangan atas ekspor kayu gergajian.
Telah melemahkan kontrol terhadap ekspor kayu merbau.
dan mengancam berhasilnya upaya-upaya penanganan pembalakan liar menuju pengelolaan hutan lestari, demikian dinyatakan Telapak dan EIAmelalui laporan singkat yang diluncurkan hari ini.
Permintaan yang besar di pasar internasional telah mendorong maraknya penebangan kayu merbau di kawasan hutan di Papua. Pada tahun 2005, Telapak dan EIA telah melaporkan adanya penyelundupan kayu merbau secara besar-besaran menuju China untuk dijadikan lantai kayu (flooring). Laporan ini telah mendorong terjadinya operasi penegakan hukum oleh Pemerintah yang menyebabkan sempat berhentinya pengapalan merbau dari Indonesia ke China dan menjadi langkanya pasokan kayu merbau di China.
LARANGAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN YANG DIBERLAKUKAN PEMERINTAH INDONESIA TELAH DIREVISI OLEH KEBIJAKAN BARU MENTERI PERDAGANGAN PADA BULAN MEI 2008 YANG MENGIJINKAN EKSPOR KAYU MERBAU DENGAN UKURAN YANG LEBIH BESAR DARI JENIS SPESIES KAYU LAINNYA. KAYU MERBAU MERUPAKAN SATU-SATUNYA SPESIES KAYU YANG DIIJINKAN DIEKSPOR DALAM BENTUK S4S (SQUARED ON 4 SIDES) DENGAN UKURAN LUAS PENAMPANG 10.000 MM2, LEBIH DARI DUA KALI LIPAT DARI YANG DITETAPKAN SEBELUMNYA.
DI PAPUA, REGULASI KONTROL PERDAGANGAN MERBAU JUGA BERADA DALAM TEKANAN. GUBERNUR PAPUA BARNABAS SUEBU DAN GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT ABRAHAM ATARURI MENGELUARKAN LARANGAN PENGAPALAN KAYU BULAT KELUAR DARI PAPUA YANG BERLAKU SEJAK AWAL TAHUN 2008 UNTUK MELINDUNGI HUTAN PAPUA YANG KINI MENJADI SASARAN UTAMA AKTIVITAS PEMBALAKAN LIAR. NAMUN DEMIKIAN KEKUATAN-KEKUATAN POLITIS DAN KOMERSIAL DARI LUAR PAPUA TELAH BERUSAHA MEMBATALKAN KEBIJAKAN INI.
KEJADIAN INI MEMBUKTIKAN KETIDAKSERIUSAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI KERUSAKAN HUTAN DI INDONESIA, TERUTAMA DI WILAYAH PAPUA. KERINGANAN DALAM HAL BATASAN UKURAN KAYU GERGAJIAN MERBAU DAN DISPENSASI EKSPOR KEPADA TIGA PERUSAHAAN TERSEBUT MENGINDIKASIKAN KUATNYA TEKANAN INDUSTRI PERKAYUAN YANG TELAH MEMPENGARUHI REGULASI PERDAGANGAN KAYU DI INDONESIA. DI SISI LAIN, PEMERINTAH INDONESIA MASIH SAJA BELUM MENGADOPSI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) YANG TELAH DIHASILKAN MELALUI PROSES MULTIPIHAK YANG MEMAKAN WAKTU BERTAHUN-TAHUN.
HUSNAENI NUGROHO MENEGASKAN, “PEMERINTAH HARUS SEGERA MEMBATALKAN DISPENSASI EKSPOR TERSEBUT, MELAKUKAN INVESTIGASI ATAS PERUSAHAAN YANG TERLIBAT, MENINJAU ULANG PERUBAHAN ATURAN PERDAGANGAN MERBAU, MENGADOPSI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU, DAN MENDUKUNG PELARANGAN PENGAPALAN KAYU BULAT KELUAR DARI PAPUA. BILA INI TIDAK DILAKUKAN, MAKA SAMA ARTINYA MEMBIARKAN TERUS BERLANGSUNGNYA KERUSAKAN HUTAN DI TANAH PAPUA.”